Peraturan Pemerintah

Tujuan dan Latar Belakang

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik dalam rangka:

• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan demokratis.
• Mendorong partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
• Mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik.

---

Prinsip Utama

• Asas: Informasi publik bersifat terbuka, mudah diakses, dan hanya dapat dikecualikan secara ketat dan terbatas.
• Kecuali: Informasi yang membahayakan negara, rahasia pribadi, pertahanan keamanan, dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

---

Hak dan Kewajiban

• Pemohon Informasi: Berhak mendapatkan, menggunakan, dan menggugat jika permintaan ditolak.
• Pengguna Informasi: Wajib mencantumkan sumber dan menggunakan sesuai aturan.
• Badan Publik: Wajib menyediakan, memelihara, dan mempublikasikan informasi, serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

---

Jenis Informasi yang Wajib Diumumkan

1. Secara Berkala: Profil lembaga, kinerja, laporan keuangan, dll.
2. Serta Merta: Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak.
3. Setiap Saat: Dokumen kebijakan, kontrak, keputusan, dan lainnya.

---

Informasi yang Dikecualikan

Meliputi:

• Informasi yang menghambat proses hukum.
• Rahasia negara, pribadi, dan kekayaan alam.
• Informasi yang berisiko terhadap pertahanan, ekonomi, dan hubungan luar negeri.

---

Komisi Informasi

Bertugas menyelesaikan sengketa informasi melalui:

• Mediasi
• Ajudikasi nonlitigasi

Komisi ini terdiri dari tingkat pusat, provinsi, dan jika diperlukan, kabupaten/kota.

---

Sanksi

Pelanggaran terhadap UU ini dapat dikenakan:

• Hukuman pidana (penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp20 juta).
• Berlaku untuk individu maupun badan publik yang melanggar kewajiban keterbukaan.