Edaran Komisi Informasi Pusat

Tujuan

1. Memberikan standar pelayanan informasi publik bagi Badan Publik.
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
3. Menjamin hak masyarakat atas informasi.
4. Mendukung keterbukaan informasi yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

---

🏛️ Ruang Lingkup Badan Publik

Mencakup lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), BUMN/D, partai politik, serta organisasi non-pemerintah yang dibiayai APBN/APBD atau dana publik lainnya.

---

👤 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

• Bertanggung jawab atas penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan informasi.
• Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan informasi dikecualikan.
• Memberikan tanggapan atas permohonan informasi dan keberatan.

---

📢 Jenis Informasi yang Wajib Disediakan

1. Secara Berkala: Profil lembaga, program kerja, laporan keuangan, informasi perekrutan, dll.
2. Serta Merta: Informasi bencana, wabah, gangguan utilitas publik, dll.
3. Setiap Saat: Data kepegawaian, perjanjian, surat menyurat, anggaran, laporan layanan informasi, dll.

---

🚫 Informasi yang Dikecualikan

• Harus melalui uji konsekuensi (berdasarkan Pasal 17 UU KIP).
• Harus disertai alasan tertulis jika ditolak.
• Informasi yang dikecualikan sebagian tetap wajib diberikan bagian yang terbuka.

---

📄 Permohonan Informasi

• Dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
• Wajib dicatat dan diberikan nomor registrasi.
• Pemberitahuan tertulis maksimal 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja).

---

🧾 Biaya Akses Informasi

• Diupayakan seringan mungkin.
• Hanya meliputi biaya salinan dan pengiriman.
• Pembayaran bisa langsung atau lewat rekening resmi.

---

📈 Laporan dan Evaluasi

• Laporan tahunan layanan informasi wajib dibuat dan dikirim ke Komisi Informasi.
• Komisi Informasi berwenang melakukan evaluasi terhadap pelayanan informasi.

---

⚙️ SOP Layanan Informasi

• Badan Publik wajib menyusun SOP layanan informasi.
• Harus memuat struktur PPID, mekanisme keberatan, dan pelaporan tahunan.